OPINI PUBLIK DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN POLITIK

Analisa Opini Masyarakat Tentang Kenaikan Harga BBM dan Pengaruhnya Terhadap Kebijakan Pemerintah

Oleh : Luthfy Rijalul Fikri

A.     Pendahuluan

Sudah menjadi kewajiban pemerintah sebagai pengayom masyarakat, untuk menjamin ketersediaan juga kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) yang kita ketahui saat ini menjadi salah satu kebutuhan primer dalam rotasi kehidupan ini. Sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 33 :

“Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi merupakan kekayaan alam yang sepenuhnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sejarah ekonomi Indonesia tidak jauh dari kisah pertarungan gagasan atas dua pokok soal penting: kepantasan subsidi dan nasib kemakmuran ekonomi rakyat. Kerap kali kedua ide tersebut bertemu dalam satu komoditas utama: minyak, yang berimbas terhadap barang-barang lainnya.[1] Pada awal 1980-an Indonesia pernah mendapatkan rezeki minyak (oil boom) akibat harga minyak melesat menjadi US$ 30/barrel, dari harga sebelumnya di kisaran US$ 10/barrel. “Keberuntungan” minyak itu diperoleh karena Indonesia menjadi eksportir minyak, sehingga tiap kenaikan harga minyak internasional merupakan berita gembira karena penerimaan negara meningkat. Tapi, sejak 2003 Indonesia telah menjadi importir neto minyak sehingga kenaikan harga minyak internasional menimbulkan petaka yang panjang. Pengalaman 2005 dan 2008 lalu merupakan cerita pahit betapa menderitanya masyarakat akibat kenaikan harga BBM. Pemerintah tidak mampu melindungi rakyatnya dari situasi tersebut, meskipun dana kompensasi sudah diberikan (BLT)

Salah satu kekayaan alam Indonesia yang sangat melimpah adalah minyak bumi. Sejak dulu, Indonesia sudah dikenal sebagai salah satu penghasil minyak terbesar di dunia. Sejarah juga mencatat Indonesia sebagai negara yang kandungan minyaknya paling awal dieksploitasi secara komersial (sejak tahun 1885), bahkan lebih dahulu dari kebanyakan negara di Timur Tengah. Indonesia juga menjadi saksi sejarah perkembangan awal Royal Dutch (Shell), perusahaan yang kemudian tumbuh menjadi raksasa minyak di dunia. Wilayah Indonesia adalah sumber awal surplus ekonomi yang membuat perusahaan tersebut berkembang secara pesat di penghujung abad ke- 19. Pada tahun 1974-1982, Indonesia sendiri pernah mengenal istilah periode ”oil boom” yaitu periode melimpahnya uang negara sebagai akibat naiknya harga minyak dan gas di pasar internasional.

Rencana pemerintah untuk membatasi subsidi BBM, walaupun terkesan terlambat, layak untuk diapresiasi. Pertanyaannya, apakah pemerintah benar-benar mempunyai keberanian untuk merealisasikannya. Pandangan tersebut sangat beralasan, mengingat ketidaksolidan pendapat para menteri dalam berbagai kesempatan, serta pengalaman 2011 di mana pemerintah beberapa kali berencana mengurangi subsidi BBM tetapi rencana tersebut dibatalkan salah satunya akibat tidak tahan kritik pengamat dan opini publik yang kian memanas di berbagai kalangan.[2]

Dalam makalah ini, penulis bermaksud mengangkat isu “langganan/ periodik” yang terus akan muncul, yaitu kenaikan harga BBM, yang berimbas pula pada kenaikan harga-harga barang lainnya, terutama sembako di Indonesia ini. Dengan kenaikan harga BBM tersebut, menimbulkan banyak sekali pro-kontra dikalangan masyarakat dan acap kali menjadi opini publik yang hangat. Tatkala pro-kontra semakin memanas dan opini publik semakin gencar, apakah hal tersebut mampu mengubah keputusan politik yang akhirnya mengubah kebijakan pemerintah dalam memutuskan kenaikan BBM, di realisasikan atau di batalkan dan mungkin saja ditunda sampai waktu yang belum dapat dipastikan. [3]   

B.     Pokok Permasalahan

Dari latar belakang masalah diatas, kiranya ada beberapa hal yang menimbulkan pertanyaan, diantaranya :

1.      Apa pengertian dari Opini Publik..?

2.      Dan apakah Opini Publik mampu mempengaruhi keputusan politik (Pemerintah), dalam mengambil kebijakan..?

C.      Landasan Teori

Sebelum jauh penulis membawa pembaca pada pembahasan judul di atas, ada baiknya jika penulis sedikit mereview pengertian dari Opini Publik itu sendiri, agar adanya kohernsi antara judul dan inti pembahasan pada akhirnya.

D.     Opini Publik

Secara etimologi, opini publik adalah terjemahan dari kosa kata bahasa inggris yakni Public Opinion. Ditinjau dari asal katanya, public opinion berasal dari bahasa Latin yakni  Opinary dan Publicus. Adapun opinary berarti berfikir atau menduga, begitu pula dalam bahasa Inggris bermakna option and hope dimana asal bahasa latinnya pun optio, sedangkan publicius berarti milik masyarakat luas.

Apabila dipisahkan, opini menurut Webster New Collegiate Dictionary adalah suatu pandangan, keputusan, atau taksiran yang terbentuk di dalam pikiran mengenai suatu persoalan tertentu. Sedangkan publik menurut Oemi Abdurrachman (2001) publik adalah sekelompok orang yang menaruh perhatian pada suatu hal yang sama, mempunyai minat dan kepentingan yang sama. Oleh karena itu, beberapa tokoh memberikan pengertian terhadap opini publik diantanya ; Frezier Moore (2004), opini publik adalah ungkapan keyakinan yang menjadi pegangan bersama diantara anggota sebuah kelompok atau publik, mengenai masalah kontroversial mengenai masalah menyangkut kepentingan umum.

George L. Bird dan Frederick E. Merwin memberikan pengertian terhadap opini publik sebagai penilaian sosial (Social Judgment) mengenai sesuatu hal yang penting dan berarti dasar pertukaran pemikiran yang dilakukan individu-individu dengan sadar dan rasionil. Dan Kruger Rekless mengemukakan pendapatnya, bahwa Opini Publik adalah suatu pendapat hasil pertimbangan seseorang tentang sesuatu hal yang masih diterima sebagai fikiran publik.[4]

Banyak definisi yang diungkapkan oleh para tokoh, akan tetapi sampai saat ini belum ada pengertian yang exact tentang pengertian opini publik itu. James Brayce dalam bukunya Modern Democracies menyatakan, bahwa kekuatan opini publik tidak dapat disangkal lagi, tapi saat ini belum ada definisi atau teori mengenai opini publik yang dapat diterima.

E.              Keputusan Politik

Kenaikan BBM yang cukup drastis merupakan konsekuensi yang harus dihadapi akibat ruang fiskal yang semakin sempit serta ketidakberanian pemerintah menaikkan harga BBM dalam beberapa tahun terakhir. Tantangan utama saat ini adalah bagaimana membangun komunikasi dengan rakyat terkait dengan rencana pembatasan subsidi serta bagaimana mengalokasikan dana hasil penghematan secara optimal.

Dengan bahasa yang mudah dimengerti, masyarakat perlu diedukasi melalui berbagai forum dan media. Rakyat perlu dipahamkan bahwa Indonesia bukanlah negara yang kaya akan minyak, gas alam dan batu bara seperti yang dipersepsikan selama ini. Fakta bahwa harga BBM di Indonesia jauh lebih murah dari pada harga di banyak negara berkembang perlu dipaparkan dengan jernih.

Pemerintah perlu membuat program yang menyentuh langsung kepentingan rakyat. Program seperti pengembangan infrastruktur dan transportasi publik, Berta penyediaan tempat tinggal, sekolah dan rumah sakit murah bagi kalangan berpenghasilan rendah akan sangat mengena. Pemberian dana bantuan tunai perlu dilanjutkan dengan nilai yang disesuaikan untuk mengakomodasi kenaikan harga kebutuhan akibat inflasi. Semua rencana tersebut harus dikomunikasikan dengan baik, sekali lagi melalui bahasa yang mudah dimengerti rakyat.

Di negeri mana pun, menaikkan harga BBM bukanlah kebijakan populer, tetapi apabila pemerintah tidak menerapkan rencana tersebut, mereka tidak saja akan kehilangan kesempatan untuk memperbaiki profil dan efektivitas APBN, tetapi juga akan kehilangan kredibilitas. nampaknya, efektivitas pemerintah SBY pada masa mendatang akan semakin menurun dan berpotensi menjadi lame duck, jauh sebelum Pemilu 2014 dilaksanakan.

Dalam penyampaian pesan politik yang berdampak pada keputusan politik, dilakukan oleh komunikator politik. Dalam hal ini, bisa ia sebagai kandidat politik, atau pun sebagai jajaran dari pemerintahan yang ada. Dimana, informasi yang disampaikann oleh komunikator politik ini akan mempengaruhi sikap, opini dan pilihan politik masyarakat atau khalayak.

Komunikator politik, berdasarkan individunya dapat dibedakan menjadi dua kategori. Yaitu, komunikator individual (individual source) dan kolektif. Apabila ia berbicara mengenai kebijakan pemerintah tentang suatu hal, walau pun ia seorang diri, maka ia tetap disebut komunikator kolektif (colektive source).[5]

Meminjam pemikiran Anies Baswedan, para pemimpin tidak boleh takut kepada pengamat tetapi harus takut kepada sejarawan; karena sejarawan akan mencatat karya mereka sedangkan pengamat akan selalu mengkritik setiap kebijakan pemerintah. Bagi seorang pemimpin sejati, tidak ada yang lebih membanggakan daripada menghasilkan karya besar yang memakmurkan rakyat dan dicatat oleh sejarah dengan tinta emas.

Mengutip pendapat Habermas yang menyatakann konsep Public Sphere (ruang publik). Yang mana hal ini digambarkan oleh McNair (2000) yang menyatakan bahwa Public Sphere  membuka ruang bagi publik atau khalayak politik untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Memang ada pengaruh lain, seperti organisasi bisnis, partai politik, kelompok penekan, dan lainnya. Semuanya akan mengkristal dalam berbagai macam opini publik yang mempengaruhi kebijakan pemerintah.[6]

Sebagai contoh; disadari atau tidak munculnya keputusan Mahkamah Konstitusi yang membuka peluang calon independen, non-partai untuk mengikuti pilkada, juga dipengaruhi oleh opini publik yang berkembang di masyarakat tentang hal tersebut (sumber : McNair, 1999).

Hennesy (1970) menambahkan, bahwa opini publik yang diperhitungkan dalam merubah kebijakan politik atau pemerintah adalah suatu kompleksitas dari pandangan-pandangan, kelompok,  dan individual yang seyogyanya dapat disebut sebagai opini publik, atau opini yang dianut oleh para anggota publik. Opini ini berperan dalam pembuatan keputusan dalam bentuk berbagai cara, dan dalam kombinasi berbagai suara untuk mempengaruhi kebijakan yang dinyatakan, yang merupakan keseimbangan (equilibrium) yang tercapai pada perjuangan kelompok pada saat tertentu.[7]

Berbicara mengenai kebijakan pemerintah, dalam hal ini Katz  dan Khan (1966), mengemukakan bahwa : “Seorang birokrat adalah anggota sebuah birokrasi yang merupakan suatu organisasi dengan tugas melaksanakan suatu kebijaksanaan (policy) yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan (policy makers)”.

Almond dan Powell (1963), menggambarkan birokrasi pemerintah sebagai suatu kelompok yang terdiri dari para petugas dan jabatan yang dipertautkan melalui hirarki terperinci dan tunduk kepada pembuat aturan formal. Birokrasi ditandai dengan adanya pembagian tugas, tanggung jawab, dan prosedur yang formmal dan standar. Oleh karena itu, dalam kedudukannya sebagai komunikator, birokrat merupakan orang-orang yang mempunyai kemampuan teknis, dan memiliki informasi yang bersifat esensial untuk pembuatan dan penegakkan kebijakan publik.[8]

Thomas Dye menyebutkan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (whatever government chooses to do or not to do). Sementara itu, istilah publik dalam rangkaian kata public policy mengandung tiga konotasi: pemerintah, masyarakat, dan umum. Ini dapat dilihat dalam dimensi subyek, obyek, dan lingkungan dari kebijakan. Dalam dimensi subyek, kebijakan publik adalah kebijakan dari pemerintah. Maka itu salah satu ciri kebijakan adalah ”what government do or not do”. Kebijakan dari pemerintah lah yang dapat dianggap kebijakan yang resmi dan dengan demikian mempunyai kewenangan yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhinya. Dalam dimensi lingkungan yang dikenai kebijakan, penegertian publik di sini adalah masyarakat.[9]

James Anderson mengemukakan beberapa ciri dari kebijakan, seperti berikut[10] :

1. Public policy is purposive, goal-oriented behavior rather than random or chance behavior. Setiap kebijakan mesti ada tujuannya. Artinya, pembuatan suatu kebijakan tidak boleh sekedar asal buat atau karena kebetulan ada kesempatan membuatnya. Bila tidak ada tujuan, tidak perlu ada tujuan.

2. Public policy consists of courses of action rather than separate, discrete decision or actions performed by government officials. Maksudnya, suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan lain, tetapi berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat, dan berorientasi pada pelaksanaan, interpretasi dan penegakan hukum.

3. Policy is what government do not what they say will do or what they intend to do. Kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah, bukan apa yang ingin atau diniatkan akan dilakukan pemerintah.

4. Public policy may be either negative or positive. Kebijakan dapat berbentuk negatif atau melarang dan juga dapat berupa pengarahan untuk melaksanakan atau menganjurkan.

5. Public policy is based on law and is authoritative. Kebijakan didasarkan pada hukum, karena itu memiliki kewenangan untuk memaksa masyarakat untuk mematuhinya.

F.      Analisis

Dalam politik, dikenal suatu konsep yang disebut sistem politik. Dan dalam sistem politik dikenal pula istilah proses, struktur dan fungsi. Proses adalah pola-pola (sosial dan politik) yang dibuat untuk mengatur hubungan satu sama lain. Budiarjo, (1998; 48) mengatakan, sistem politik juga menjalankan fungsi-fungsi tertentu untuk masyarakat. Fungsi itu adalah membuat keputusan dan kebijakan (policy decision) yang mengikat dari alokasi nilai (materiil maupun tidak), dan kebijakan ini diarahkan kepada tercapainya tujuan masyarakat. Singkat kata, melalui sistem politik, tujuan-tujuan masyarakat dirumuskan dan selanjutnya dilaksanakan oleh keputusan kebijaksanaan.

Kembali pada kasus yang terus menuai kritik publik, yaitu kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak). Siapa pun pemegang kekuasaan di tanah air ini, tidak dapat mengelakkan diri dari  kebijakan tersebut. Mulai dari Soeharto hingga Yudhoyono melakukan “penyesuaian” harga BBM[11].

Apabila kita memandang secara objektif terhadap kebijakan kenaikan BBM, maka akan ada banyak tanggapan yang berbeda. Sebagai contoh, alasan pemerintah menaikkan BBm akan berbeda dengan tanggapan rakyat, partai oposisi dan juga ormas-ormas yang bergerak mengusung kepentingan rakyat.

Sangat disayangkan karena kondisi saat ini sangat bertolakbelakang dengan yang terjadi pada masa dulu. Sekarang, ketika terjadi kenaikan harga minyak mentah dunia justru dianggap membawa musibah bagi negeri ini. Pemerintah menjadi kebingungan ketika harga minyak mentah dunia terus mengalami kenaikan. Akhirnya, salah satu langkah yang terpaksa ditempuh oleh pemerintah adalah menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi[12] kepada masyarakat. Secara khusus, pada masa pemerintahan SBY-JK sudah dilakukan tiga kali kebijakan menaikkan harga BBM sejak awal periode pemerintahannya tahun 2004-2009.

Pada tanggal 24 Mei 2008 dini hari, pemerintah secara resmi kembali mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan harga penjualan BBM bersubsidi kepada masyarakat sebesar 28,7%. Kebijakan ini merupakan yang ketiga kalinya pada pemerintahan SBY-JK setelah pada tanggal 28 Februari 2005 sebesar 29% dan juga tanggal 1 Oktober 2005 sebesar 128%. Adapun yang menjadi alasan pemerintah mengambil kebijakan tersebut adalah karena harga minyak mentah dunia yang semakin melonjak tinggi dan bahkan sudah melebihi 100 Dollar per barrel. Harga minyak dunia yang demikian tinggi kemudian membuat pemerintah

Kenaikan BBM meninggalkan luka mendalam dihati warga masyarakat, perhitungan ekonomis dengan menggunakan berbagai macam indikator menginsyaratkan bahwa kenaikan BBM dianggap harga mati, sedangkan aspek dampak bagi 40 juta masyarakat miskin tidak benar-benar diperhitungkan, semua dihitung dengan matematik, dengan statistik, dengan rasio dan persentase. Padahal aspek - aspek yang ditimbulkan dampaknya tidak selalu matematis, Jika BLT diluncurkan setiap 3 bulan dengan jumlah Rp. 150.000,00 /KK atau Rp. 150.000,00/Anggota Keluarga maka berapa pemasukan dari BLT, bandingkan dengan kenaikan transportasi, kesulitan pelaku transportasi karena penumpang akan lebih memilih kredit motor dibandingkan naik angkutan umum yang notabene memiliki dampak pengeluaran yang sama tetapi memiliki nilai investasi yang berbeda. Kenaikan harga kebutuhan pokok, kenaikan harga - harga lain yang secara tidak langsung berhubungan dengan kenaikan BBM. Adapun besarnya alokasi dana yang diberikan pemerintah untuk subsidi BBM dalam realisasi APBN dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut[13] :

Kenaikan BBM bisa menjadi alasan politis, bisa menjadi alasan ekonomis, bisa juga tanpa beralasan, penulis tidak melihat aspek kenaikan ini tetapi melihat dampak dari kenaikan ini, serta reaksi dari masyarakat, opini mereka dan juga respon pemerintah yang berimbas pada kebijakannya. Setelah BBM dinaikkan maka semua peneliti sosial wajib melakukan penyebaran kuesioner terkait dengan daya beli, apakah daya beli masyarakat cenderung turun atau cenderung tetap, jika daya beli menurun maka akankah mereka merasa sejahtera jika kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, berapa bisnis yang akan gulung tikar, jika banyak perusahaan gulung tikar berapa banyak kejadian PHK, jika banyak kejadian PHK maka daya beli masyarakat akan semakin turun.

Jika memenuhi kebutuhan dasar saja gagal, kriminalitas akan naik atau turun, jika kemudian kriminalitas menjadi naik, akankah masyarakat merasa aman, masyarakat merasa nyaman, jika jalan - jalan saja harus menyimpan kekhawatiran pencurian, perampokan, penjambretan dan lainnya. Apakah aspek ini sudah benar - benar dikaji oleh pemerintah, apakah aspek-aspek sosial, psikologis sudah diantisipasi? jika kenaikan BBM justru menjadi sebuah bahan bakar terjadinya ketidakpercayaan kepada pemerintah, jika kenaikan BBM menjadi sebuah pemicu munculnya kerusuhan secara massal, masihkan menaikkan BBM menjadi satu - satunya pilihan?

Salah satu bahaya yang paling ditakuti dari sebuah rasa ketidakamanan dan ketidaknyamanan adalah rasa frustasi, rasa kecewa, jika akumulasi kekecewaan ini mencapai puncak yang tidak dapat ditahan oleh kuping manusia maka kerusuhan, penjarahan, kriminalitas, kejahatan akan menjadi sebuah berita rutin yang didengar paska kenaikan harga BBM, tidak semua bisa dimatematis, tetapi tidak ada sebuah kejadianpun yang tidak menimbulkan dampak maupun akibat.

Berikut gambar kebijakan kenaikan BBM di empat rezim yang pernah berkuasa :

Dibuat dan diputuskannya kebijakan untuk menaikkan harga BBM itu pada dasarnya untuk menyelamatkan negara ini dari krisi ekonomi. Namun, kebijakan presiden yang tidak “ngetop” tersebut mendapatkan tanggapan negatif dari masyarakat bahkan dari pakar ekonomi dan politik.[14]

Berdasarkan pendapat Hennesy, opini publik memiliki peranan dalam pembuatan kebijakan. Namun, dalam kebijakan kenaikan BBM yang ditentang oleh masyarakat dengan tanggapan negatif terhadap kebijakan tersebut, pemerintah tidak membuat kebijakan baru sesuai keinginan rakyat. Pemerintah tidak mempertahankan harga BBM. Pemerintah tetap mencabut subsidi terhadap BBM dalam menanggapi opini negatif masyarakat terhadap kebijakan sebelumnya. Meski ketidakpuasan masyarakat, ormas, mahasiswa dan partai politik tertentu menjadi mayoritas, belum tentu dapat mengubah kebijakan pemerintah.

Sementara itu, partai politik penguasa di DPR sudah pasti mendukung kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Pada pemerintahan Abdurrahman Wahid, PKB mendukung sepenuhnya kenaikan harga BBM. Dan PDIP serta PPP mendukung kenaikan BBM pada masa pemerintahan Megawati. Begitu pula halnya PD pada masa Yudhoyono. Namun, PDIP mengkritisi kenaikan BBM pada masa Yudhoyono bukan dari sisi esensial harga yang memberatkan rakyat, namun mereka menitikberatkan pada birokrasi pengambilan kebijakan yang tidak melalui persetujuan DPR.[15]

Dari itu semua, ada kekhawatiran yang terjadi di masyarakat, dimana mereka akan mennjadi imun dalam menanggapi ini semua.

Pertama, masyarakat tidak lagi peka terhadap kebijakan pemerintah yang berpaling dari kepentingan rakyat, seperti menaikkan harga BBM. Masyarakat merasa lelah mengkritisi kebijakan pemerintah, dan sekaligus menjadi wacth dog atas jalnnya roda pemerintahan. Saking lelahnya, mereka bisa menjadi apatis terhadap sistem politik yang ada.

Kedua, masyarakat tidak percaya lagi terhadap partai politik dan enggan untuk ikut serta berpartisipasi politik. Hal ini dikarenakan, apa yang partai politik lakukan tidak mementingkan suara konstituen dan publik yang lebih luas.

Oleh karena itu, menurut analisis penulis, bahwa dalam beberapa hal, opini publik (masyarakat) dapat mengubah kebijakan pemerintah. Namun, disisi lain juga terjadi opini masyarakat tidak lagi digubris.

Memang banyak faktor yang menyebabkan pemerintah “tutup telinga” dari kritik dan jeritan rakyat. Dimana, pada dasarnya kebijakan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemaslahatan umum. Namun, minimnya publikasi dan edukasi dalam hal ini ke masyarakat, membuat kebijakan dan “maksud baik” pemerintah malah mendapat cibiran dan opini negatif dari masyarakat. Yang masyarakat tahu bahwa, jika harga BBM naik, sedangkan penghasilan tetap ditambah dampak dari kenaikan harga BBM tersebut akan mempengaruhi kenaikan harga-harga kebutuhan hidup lainnya, maka kebijakan tersebut tidak bisa diterima.

Saat ini, yang dapat kita lakukan adalah bagaimana mencari solusi baru untuk menggantikan ketergantungan kita terhadap BBM, walau memang sulit adanya, dan meminimalisir serta menghemat penggunaan BBM, sekaligus menjadi pengawas dan mengikuti jalannya roda pemerintahan, agar tidak ada lagi penimbunan dan penyalahgunaan wewenang di kalangan birokrat.

G.     Penutup

Adalah hal yang benar jika harga minyak dunia naik, maka subsidi BBM akan bertambah. Ada yang tidak setuju, katanya harga minyak tidak boleh harga minyak dunia. Penjelasannya simpel, Indonesia belum bisa memenuhi kebutuhan minyaknya sendiri. Masih harus impor makanya harga BBM kita masih bergantung pada harga minyak dunia.

Lalu muncul analisis ekonom Pak Kwik yang menjelaskan bahwa harga minyak naik, pemerintah masih untung, jadi tidak perlu naik.

Hal ini memang benar jika dilihat dari satu sisi saja. Secara ekonomi memang dari hasil jual beli BBM meskipun pemerintah memberikan subsidi Pertamina tetap memberikan keuntungan! Lantas mengapa harus naik? Jawaban yang paling simpel dan sedikit tepat mengapa BBM harus naik. “Meningkatkan Efisiensi Anggaran”. Seperti yang kita ketahui, subsidi BBM ini banyak yang salah sasaran.

Demikian makalah yang dapat penulis sajikan. Namun, terlepas dari itu semua, penulis menginsafi bahwa dalam penyusunan, dan penulisan serta referensi yang ada masih lah jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, saran dan masukan yang edukatif dan inovatif sangatlah penulis harapkan. Semoga makalah ini bermanfaat. Amin

Kesimpulan

Isu kenaikan harga BBM subsidi sudah muncul sejak setahun lalu. Isu ini terus berkembang hingga muncul rencana membatasi pemakaian BBM subsidi. Sejak itu banyak spekulan yang bermain di bisnis ini mencoba mengambil untung. Caranya BBM ditimbun, dan harga pun melambung tinggi.

Kenaikan harga BBM memang pada dasarnya tidak dapat dipungkiri sehubungan dengan berbagai faktor-faktor baik internal dan eksternal yang menekan perekonomian negara. Meroketnya hutang akibat peningkatan ABPN yang harus dialokasikan untuk subsidi BBM. Selain itu, demi mewujudkan peningkatan daya beli masyarakat dan kemandirian perlu adanya upaya untuk terus merangsang masyarakat demi tidak berpangkunya pada subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, menerima kebijakan pemerintah untuk melakukan pengurangan subsidi BBM diharapkan dapat menjadi jawaban atas berbagai persoalan ini. Pemerintah harus berani bersikap bahwa, beban anggaran akan semakin berat kalau tidak dinaikkan. Namun, ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan untuk diperhatikan pemerintah. Rencana kenaikan harga BBM subsidi telah disambut dengan berbagai aksi demonstrasi, mulai dari mahasiswa hingga buruh.

Pada akhirnya kebijakan pun di buat oleh pemerintah dengan dilaksanakannya Sidang Paripurna melalui voting anggota DPR. Meski sidang paripurna pada hari Jum’at, 30 Maret 2012 malam kemarin sangat lama dan diwarnai dengan kealotan serta kericuhan, akhirnya dapat diambil kesimpulan yakni “opsi kenaikan BBM bersyarat di sepakati DPR. Kabar gembira, kenaikan BBM 1 April tidak mungkin di lakukan . Karena dengan alasan harga ICP sekarang tak memungkinkan dinaikannya BBM. Tapi, bila harga minyak mentah Indonesia mencapai US$ 120,75 per barel maka kemungkinan besar BBM akan tetap segera dinaikan. Jalan sidang cukup alot tapi telah disepakati bahwa BBM tidak jadi dinaikan hingga menunggu perkembangan sampai 6 bulan berjalan akan di naikan kembali atau tidak.

Rekomendasi

Rekomendasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya di masa mendatang telah diestimasikan melalui peramalan atau hipotesa. Ini membantu pengambil kebijakan pada tahap adopsi kebijakan. Rekomendasi membantu mengestimasi tingkat resiko dan ketidakapstian, mengenali eksternalitas dan akibat ganda, menentukan kriteria dalam pembuatan pilihan, dan menentukan pertanggungjawaban administratif bagi implementasi kebijakan.[16]

Dalam hal ini, penulis sedikit memberikan saran dan masukan yang sekiranya sedikit mampu menjadi solusi bagi pemerintah, walau pun melakukan hal ini tak semudah membalikkan telapak tangan. Melihat bahwa Terlambatnya respons pemerintah untuk mengelola ekspektasi inflasi akan membuat tingkat inflasi tahun ini bergerak liar dan memberikan dampak yang tidak terlalu menggembirakan bagi perekonomian Indonesia. Karena itu, beberapa langkah harus mendapat prioritas pemerintah dan BI untuk meredam ekspektasi inflasi.

Pemerintah :

Pertama, pemerintah harus lebih fokus dan inovatif untuk menjaga dan memperbaiki manajemen stok sebagai jaminan bahwa barang (juga jasa), khususnya barang kebutuhan pokok, seperti BBM tersedia di pasaran pada tingkat harga wajar. Selain memperbaiki jalur distribusi, pemerintah juga harus mempersiapkan diri secara matang untuk melakukan operasi pasar.

Kedua, Pandai-pandailsh mensosialisasikan setiap kebijakan yang akan dikeluarkan jauh hari sebelum ketuk palu. agar hal ini tidak mengejutkan masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah.

Penegak Hukum :

Pertama, penegakan hukum hendaknya mampu meredam munculnya motif-motif spekulatif, seperti penimbunan BBM dan barang kebutuhan pokok lainnya, perlu lebih diintensifkan. Dalam kaitan ini, pemerintah perlu lebih serius melakukan penataan sistem monitoring dan evaluasi agar tindakan bisa segera dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan spekulatif. Aktivasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) perlu menjadi bagian dari penataan sistem monitoring dan evaluasi ini.

Kedua, menekan biaya produksi yang selama ini membebani baik sektor pertanian atau industri. Serta mampu untuk membatasi impor kendaraan yang mulai membanjiri negara, sehingga Indonesia seolah menjadi target utama masuknya barang-barang baru di bidang transportasi, tanpa adanya filterisasi yang selektif dari pemerintah sesuai kebutuhan masyarakat.

Kalangan Masyarakat :

Pertama, hendaknya melakukan penghematan dalam penggunaan BBM. terutama di kalangan industri yang skala besar. selain itu, masyarakat berfikir kembali untuk memiliki kendaraan lebih dari satu (mengoleksi), karena akan memerlukan BBM yang lebih pula, selain itu akan memperparah kemacetan, terutama di Ibu Kota.

Wallahua’lam bissawwab...

Daftar Pustaka

Buku

Anwas, Oos M, 2010, Media Massa Pembelajaran Masyarakat, Artikel Jurnal Ilmiah Teknodik, PusTekKom, KemDikBud, Vol. XIV, No. 1 Juni 2010.

Arifin, Anwar, 2010, Opini Publik. Jakarta : Gramata Publishing

Chatamallah, Maman, 2005. Opini Publik dan Kebijakan Pemerintah, Jakarta ; Dirjen DIKTI, KEMENAG RI.

Littlejohn, SW, 1996. Theories Of Comunnication, Wadsword Publishing Company, An International Thomson Publishing Company.

Nimmo, Dan, 1999. Komunikasi Politik, Bandung : Remaja Rosda Karya.

Nasution, Zulkarimen, 1990. Komunikasi Politik Suatu Pengantar, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Denny J.A. 2006, Memperkuat Pilar Kelima, Jakarta : LKIS.

McNair, Brian. 1999. Introduction to Political Communication, London : Routledge.

Internet

http://endar-prasetio.blogspot.com

http://satunegeri.com/pembatasan-subsidi-bbm-dan-kredibilitas-pemerintah-.html

http://sarahsitigundarma.blogspot.com/2012_04_01_archive.html

---

[1] Artikel Harga BBM mencari Hari Baik Mengumumkan, Kompas 23 Mei 2008. Hal. 14 

[2] Maman Chatamallah, Opini Publik dan Kebijakan Pemerintah, Artikel Dirjen DIKTI, 2005. Hal. 249

[3]Awalil Rizky. 2008. Neoliberalisme Mencengkeram Indonesia. Jakarta. E Publishing Company. Hal 167

[4] Chelsy Yesica, Pengertian Opini Publik, Artikel Perkuliahan, 2010. Hal. 7-8

[5] Maman Chatamallah, Ibid, hal. 250

[6] Maman Chatamallah, Ibid, hal. 252

[7] Zulkarimen Nasution, komunikasi Politik Suatu Pengantar, 1990, Jakarta; Ghalia Indonesia. Hal, 24

[8] Maman Catamallah, Ibid,i hal. 250

[9] Said Zainal Abidin. 2002. Kebijakan Publik edisi Revisi. Jakarta. Yayasan Pancur Siwah. Hal 20

[10] Said Zainal Abidin, Ibid, hal. 41

[11] Maman Chatamallah, Ibid, hal. 255

[12] Istilah subisidi sendiri masih banyak yang meragukan. Setidaknya, mereka keberatan dengan opini publik yang dikembangkan, pemerintah seolah-olah mengeluarkan sejumlah dana untuk itu. Kejadian yang sebenarnya, perhitungan subsidi adalah ”di atas kertas” atau disebut dengan subsidi ekonomi. Awalil Rizky. 2008. Neoliberalisme Mencengkeram Indonesia. Jakarta. E Publishing Company. hal 187

[13] Awalil Rizky. 2008. Neoliberalisme mencengkeram Indonesia. Jakarta. E Publishing Company. hal 184 

[14] Denny J.A, 2006. Politik Yang Mencari Bentuk, Jakarta; LKiS

[15] Maman Chatamallah, Ibid, hal. 256

[16] Mohammad Nazir.1998. Metode Penelitian cetakan ke-3. Jakarta. Ghalia Indonesia. Hal 63